Saya suka artikel ini yang ditulis oleh seorang jebolan master politik dari International Islamic University-Islamabad, Pakistan. Ini melengkapi koleksi artikel-artikel saya mengenai Islam dan demokrasi. Ada hal-hal baru yang saya temui misalnya bolehkah sebuah partai Islam bekerja sama dengan partai yang memiliki ideologi berbeda. Kalau boleh apa saja syarat-syaratnya.

Tulisan kali ini merupakan ringkasan dari sebuah majalah yang saya baca tentang cara memilih pemimpin dalam Islam. Jadi maaf saja kalau infonya tidak lengkap. Dalam pemilihan seorang pemimpin atau khalifah, ada tiga golongan manusia yang terlibat:
1. Calon Khalifah yang memenuhi syarat
2. Anggota pemilih yang disebut ‘Ahl al-Hal wa al-’aqd‘
3. Serta orang Muslim kebanyakan

Sistem politik untuk memilih pemimpin/khalifah, dimulai setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Ummat sempat bingung untuk menentukan siapa pengganti Rasul untuk memimpin ummat Islam. Orang-orang Anshar (penduduk asli Madinah) sudah pasti akan memilih Sa’ad bin Ubadah sebagai pemimpin dari kelompok Anshar di Saqifah (aula pertemuan) dan mempersilahkan orang-orang Muhajirin (orang-orang Mekkah yang berhijrah ke Madinah) agar memilih pemimpinnya sendiri.

Bagi yang berencana untuk golput, pikirkanlah masak-masak sebelum mengambil keputusan. Kalau anda ingin ajaran-ajaran Islam di pretelin satu-persatu, maka golputlah anda. Kalau anda ingin membela Islam, maka ikutlah pemilu. Pilihlah wakil-wakil rakyat atau pemimpin yang membela Islam. Kalau anda tidak melakukannya, maka bersiap-siaplah kalau anak laki-laki hanya mendapat satu bagian dari warisan. Ya satu bagian saja. Itulah RUU yang sedang diajukan oleh anggota DPR sekarang. Kalau umat Islam golput, bukan hukum warisan saja yang dipretelin, tapi juga hukum-hukum Islam yang sudah qath’i. Apa yang diperjuangkan oleh Islam liberal lama-kelamaan akan …

Pada bulan lalu tidak kurang 700 ulama negeri ini yang tergabung didalam Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah berkumpul di Sumatera Barat dan diantara keputusannya adalah terkait dengan masalah golput didalam Pemilu.
Fatwa atau ifta’ adalah penjelasan tentang hukum syar’i dari suatu permasalahan umat yang merupakan suatu jawaban dari pertanyaan yang diajukan. Sedangkan orang yang melakukan tugas ini disebut dengan mufti. Ia adalah seorang yang mengetahui tentang hukum-hukum syari’ah, berbagai persoalan, kejadian dan telah dianugerahi dengan ilmu serta memiliki kemampuan untuk mengambil dari dalil-dalil hukum syar’i.

“DI, politik itu membuat orang berubah ya”, kata paman saya.
“Kenapa paman?”, tukas saya lagi.
“Coba lihat Hidayat Nur Wahid. Padahal beliau lulusan agama dari Madinah, tapi setelah masuk politik, pandangannya malah berubah, terpengaruh dengan politik praktis”, paman saya menambahkan dengan muka serius.